Sampah plastik kini menjadi masalah yang cukup mendesak bagi Indonesia. Namun, permasalahan sampah ini hanya dapat terselesaikan apabila seluruh pihak, baik dari pemerintah, industri, maupun masyarakat dapat saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai visi yang sama, yaitu mengurangi sampah plastik demi menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah pun mendorong pengoptimalisasian bank sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalani hidup bersih, peduli akan lingkungan, serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk membentuk bank sampah, yaitu (1) Memilah sampah dilakukan sesuai dengan jenisnya; (2) Mengumpulkan sampah kering terpilah, misalnya plastik; (3) Menyediakan pengurus bank sampah; (4) Membuat kesepakatan jadwal penjualan; (5) Membuat sistem administrasi; serta (6) Memiliki pengepul dengan jadwal pengambilan rutin. Berdasarkan data dari Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2019 jumlah bank sampah di Indonesia terus bertambah hingga mencapai 8.036 unit bank sampah.

Komposisi jenis sampah yang terkumpul di bank sampah sangat beragam, namun jenis yang mendominasi adalah sampah plastik. Sampah plastik yang telah terkumpul di Bank Sampah kemudian akan disalurkan ke pengepul. Sampah plastik tersebut kemudian di daur ulang menjadi biji plastik, lalu para pengepul akan menjualnya ke supplier pembuat benang, gayung, ember, serta supplier penghasil produk yang terbuat dari plastik lainnya. Ketua Umum Asosiasi Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Christine Halim mengatakan bahwa bisnis daur ulang plastik bisa mencapai 400.000 ton per tahun, belum termasuk perusahaan daur ulang di luar anggota ADUPI. Menurut ADUPI, sebanyak 70% dari total plastik daur ulang yang mereka produksi telah diekspor ke luar negeri.

Para pemerintah daerah pun turut berperan aktif dalam menggencarkan program bank sampah ini, salah satunya pemerintah Kota Makassar. Melalui bank sampah tersebut, masyarakat Makassar pun telah merasakan hasilnya berupa penambahan penghasilan melalui pengelolaan sampah. Diawali dengan gerakan Makassar Green and Clean (MGC) pada tahun 2012 serta dengan terbitnya Permen No. 13 Tahun 2012 tentang Penanganan pengelolaan sampah berbasis 3R melalui mekanisme Bank Sampah, pada tahun 2017 telah terbentuk lebih dari 100 Bank Sampah Unit yang tersebar di 14 Kecamatan di kota Makassar. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Kota Makassar meraih penghargaan pada bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan (Environmentally Sustainable Cities) yang merupakan penghargaan tingkat Adipura tingkat Asia Tenggara untuk kategori daerah bersih.

Pada tahun 2019 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Bank Sampah Makassar menggelar acara Re-launching Makassar Green and Clean (MGC) yang dilaksanakan di gedung PKK Kota Makassar. Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia Saharuddin Ridwan mengungkapkan bahwa untuk periode Januari—Juni 2019 saja, Bank Sampah Makassar telah berhasil meraih perputaran uang sebesar Rp 600.000.000-,. Program Bank Sampah di Kota Makassar pun telah menjadi program percontohan di Indonesia, sehingga kota tersebut menjadi lokasi tujuan pembelajaran terkait tata kelola Bank Sampah. Hingga tahun 2019, tercatat ada 596 Unit Bank Sampah, 272 Unit Bank Sampah Sekolah, dan 38 Unit Bank Sampah Instansi. Sementara itu, terdapat 23.840 Nasabah pada tahun 2019. Program tersebut dianggap cukup efektif untuk mengurangi sampah plastik di Kota Makassar. Hingga tahun 2019, tercatat sudah 222.305 Kg sampah plastik yang terkelola. Oleh karena itu, ke depannya akan dibuat sistem digital yang akan lebih adil dengan melihat transaksi sampah yg ada di masyarakat. Program tersebut pun diharapkan dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Selain itu, sosialisasi akan pengolahan sampah menjadi uang juga akan terus digencarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga akan ada lebih banyak masyarakat yang ikut berperan aktif dalam proses daur ulang sampah, salah satunya dengan menjadi nasabah di bank sampah.