REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Amerika Serikat (AS) mengirim surat kepada sejumlah negara peserta pertemuan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 di Jenewa, yang bertujuan merumuskan perjanjian global mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik. Dalam surat bertanggal 25 Juli 2025 itu, AS mendesak negara-negara penerima menolak pakta global yang mencakup pembatasan produksi plastik dan bahan kimia terkait.

Surat tersebut mencuat pada hari pertama perundingan INC 5.2, Senin (5/8/2025), dan mempertegas posisi AS yang berseberangan dengan lebih dari 100 negara pendukung pembatasan produksi plastik.

INC 5.2 disebut sebagai peluang terakhir untuk mencapai kesepakatan global dalam mengatasi polusi plastik, mulai dari tahap produksi polimer hingga pengelolaan limbah. Para delegasi berharap pertemuan ini menjadi akhir dari proses negosiasi panjang yang telah berlangsung sejak 2022.

Namun, perbedaan pandangan masih menghambat kemajuan. Negara-negara produsen minyak menolak proposal pembatasan produksi plastik mentah yang berbahan dasar minyak bumi, batu bara, dan gas.

Sebaliknya, Uni Eropa dan negara-negara kepulauan kecil mendorong pembatasan ketat terhadap produksi plastik dan penggunaan bahan kimia berbahaya.

Delegasi AS, yang dipimpin oleh pejabat karier dari pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, menyampaikan bahwa mereka tidak mendukung pendekatan global yang menyasar seluruh siklus hidup plastik.

“Kami tidak akan mendukung pendekatan global yang tidak praktis seperti target produksi plastik atau melarang dan membatasi produk plastik atau tambahannya yang akan menaikkan biaya produk plastik yang digunakan di kehidupan sehari-hari,” bunyi memo tersebut. Negara penerima surat tidak disebutkan karena alasan sensitivitas.

AS juga mengacu pada pertemuan pendahuluan di Nairobi, 30 Juni–2 Juli lalu, yang gagal mencapai kesepakatan soal pasokan plastik, zat tambahan, hingga potensi larangan yang dibahas dalam negosiasi.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa setiap negara harus diberi keleluasaan mengambil tindakan sesuai konteks nasional. “Sejumlah negara mungkin mengambil langkah pelarangan, sementara yang lain mungkin ingin fokus meningkatkan pengumpulan dan daur ulang,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).

Direktur Kampanye Laut Greenpeace AS John Hocevar mengecam pendekatan delegasi AS yang dianggap kembali ke pola lama.

“Pemerintah AS mencoba menggunakan kekuatan keuangannya untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah lain agar mengubah posisi mereka demi kepentingan AS,” kata Hocevar.

Sebagai salah satu produsen plastik terbesar dunia, AS juga mengusulkan revisi rancangan perjanjian dengan menghapus frasa “dalam pendekatan yang mengatasi seluruh siklus hidup plastik”.

Sumber yang mengikuti jalannya perundingan menyebut, usulan ini mengindikasikan keinginan AS untuk mengubah kata-kata yang sebelumnya telah disepakati pada 2022, sebagai bagian dari upaya membuka kembali negosiasi.

AS kini semakin menegaskan posisinya bersama negara-negara penghasil minyak, berseberangan dengan lebih dari 100 negara yang mendorong pembatasan produksi plastik.