Maritim dan Investasi – Magelang – Penguatan koordinasi terus dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asdep Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata untuk mempercepat pengembangan kawasan super prioritas Borobudur, Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan Djoko Hartoyo usai bertemu dengan masyarakat untuk mendalami potensi wisata dan kebutuhan infrastruktur dari beberapa desa di kawasan Borobudur, Kamis-Jumat (30-31Januari 2020).

“Dengan bertemu langsung masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para Kepala Desa di kawasan Borobudur, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat sesuai potensi yang ada di masing-masing desa.
Sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat”, ujar Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata, Djoko Hartoyo dalam kunjungan kerjanya, bersama Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur.

Sebelumnya, perwakilan beberapa Kepala Desa telah menyampaikan keinginan mereka untuk terlibat aktif mendukung pengembangan wisata Borobudur kepada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 20 Desember 2019. Rapat pembahasan awal (20-01-2020) dipimpin Djoko Hartoyo juga merekomendasikan perlunya diskusi langsung dengan masyarakat.

Ditambahkan Djoko Hartoyo, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi sangat mengapresiasi inisiatif yang muncul dari masyarakat yang tergerak dan semangat untuk memajukan daerahnya. Semua potensi, disampaikan Djoko nantinya akan dikemas dalam Travel Pattern yang menawarkan banyak pilihan paket travel bagi wisatawan.

“Insight tentang potensi masing-masing desa selanjutnya akan diakomodasi dalam Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan yang saat ini tengah disusun BPIW. Sehingga kebijakan penataan infrastruktur antar desa untuk mendukung konektivitas sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Itulah yang ingin kami kawal,” tambah Djoko Hartoyo.

Sebagaimana diketahui, desa-desa wisata diharapkan menjadi area persebaran wisatawan dan penyangga kawasan super prioritas guna menambah waktu tinggal (lenght of stay). ITMP sendiri akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan menjadi rujukan bagi perencanaan pengembangan pariwisata, untuk seluruh sektor baik publik, swasta, dan juga masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto yang turut dalam diskusi menyampaikan bahwa semakin luasnya ruang aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat semakin menguatkan rasa ikut memiliki dan tanggung jawab untuk ikut serta menyukseskan program ini.

Perwakilan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang juga menyampaikan komitmen akan membantu mempercepat kesiapan administrasi untuk mendorong lebih banyak desa menjadi desa wisata.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata melihat langsung beragam potensi dan kebutuhan infrastruktur di beberapa desa diantaranya Desa Wringinputih, Desa Kembanglimus, Desa Tegalarum, Desa Kebonsari, Desa Ngadiharjo, Desa Karangrejo, dan Desa Bigaran, serta Desa Ngargoretno. Potensi tersebut diantaranya sentra pengolahan susu kambing etawa, budidaya madu, mata air sebagai sumber air kemasan, kebun nanas, kebun hidroponik, coklat olahan, kerajinan kayu, bambu dan gerabah. Terdapat juga wisata alam seperti bukit marmer, bukit, dan punthuk yang bisa dikembangkan sebagai atraksi alternatif di kawasan Borobudur.

Turut serta dalam kunjungan ini perwakilan Bappeda Kabupaten Magelang, anggota Tim Quick Win Destinasi Super Prioritas, perwakilan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tim konsultan ITMP, dan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (UGM).