TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 20 aktivis lingkungan dari Edukasi Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) melakukan aksi teatrikal di depan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya pada Kamis 4 April 2024 pukul 15.30 WIB untuk mendorong pemerintah Jepang agar menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia.

Para aktivis tersebut membawa tumpukan sampah plastik impor dari jepang yang digelar di depan pintu gerbang sebagai bentuk protes atas masuknya sampah jepang di Indonesia. Jepang dinilai menjadi negara eksportir sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Jerman. “Masuknya sampah plastik ini melalui penyelundupan pada aktivitas impor kertas,” kata Koordinator Aksi kolaboratif, Alaika Rahmatullah.

Alaika mengatakan data UN Comtrade pada 2020 sampai 2023 menyatakan Jepang mengirimkan sampah plastik ke Indonesia dengan rata-rata 1,5 juta kilogram per bulan. Temuan sampah impor ini juga terdapat di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan dua desa di Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan dumpsite sampah, yaitu Desa Gedangrowo dan Desa Bangun.

“Pengiriman sampah plastik ke negara-negara berkembang seperti Indonesia ini tidak hanya merupakan tindakan tidak etis, tetapi juga menciptakan dampak serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan” ujar perempuan yang menjabat sebagai anggota Divisi Edukasi Ecoton.

Baca Juga: Eid exodus: Ministry asks travelers to minimize waste

Alaika mengatakan investigasi Ecoton mengungkap bahwa celah masuknya sampah ini melalui aktivitas impor kebutuhan bahan baku kertas bekas di Jawa Timur. Pada impor ini, kertas bekas disusupi sampah plastik dan sampah rumah tangga dengan persentase sebesar 30 persen.

Selanjutnya, data UN Comtrade pada 2022 juga menunjukkan bahwa Jepang mengirimkan 235.203 ton sampah kertas ke Indonesia. Ini menyebabkan Jepang menjadi salah satu dari enam negara pengirim sampah kertas terbesar di Indonesia.

Selain itu, Data Statista mengungkapkan Jepang telah mengirimkan 12,46 juta kilogram sampah plastik sepanjang tahun 2023. Jumlah ini dinilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 10,67 juta kilogram sampah plastik.

Menurut dia, sampah plastik impor ini membawa petaka buruk bagi lingkungan, sebab ada ancaman kontaminasi mikroplastik dan racun pengganggu hormon di sungai Indonesia, khususnya di Sungai Brantas yang menjadi sumber air baku PDAM di Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo.

Baca Juga: Indonesia-Jepang Teken Kerja Sama Studi Kelayakan Fasilitas Penanganan Sampah Skala Besar Di Indonesia

Surat Desakan diterima Konjen Jepang

Para aktivis itu lalu mendesak Pemerintah Jepang untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Jepang juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah-sampah plastik, sampah domestik yang telah mencemari air, dan udara di Jawa Timur.

“Jepang sebagai negara maju memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan sampahnya secara bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia, karena masyarakat Jawa Timur juga butuh akses air bersih dan sehat bebas dari mikroplastik” kata Alaika.

Puluhan aktivis itu lalu menyerahkan surat desakan kepada Pemerintah Jepang melalui Konjen Jepang di Surabaya. Surat itu berisi enam poin penjelasan soal impor sampah Jepang ke Indonesia dan enam poin desakan untuk menghentikan impor sampah. “Surat sudah diterima melalui satpam,” kata Direkur Eksekutif ECOTON, Daru Setyorini.