“Perda dan Perbupnya sudah ada. Untuk poin-poin larangan dan sanksi bagi pelanggarannya juga sudah dijabarkan dalam kedua aturan tersebut, persoalan sampah memang tanggungjawab kita bersama,” ungkapnya.

“Akan tetapi Pol PP selaku penegak Perda dan DLH selaku OPD teknis agar tidak diam jika melihat banyaknya penumpukan sampah di Kabupaten Pandeglang,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang Aep Saepudin mengatakan, untuk menangani persoalan sampah liar di sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengefektifkan fungsi Kasi Trantib di setiap Kecamatan untuk menangani persoalan sampah liar.

“Kedepan kita akan mengefektifkan Kasi Trantib, nanti kita akan dikoordinir oleh Asda 1 dan Asda 2. Karena terkait Mantri Polisi (MP) yang ada di Kecamatan itu liding sektornya ada di bawah Asda 1 dan kita ada di bawah Asda 2,” kata Aep.

“Artinya untuk menciptakan lingkungan bersih itu, tidak bisa oleh DLH saja, kita dengan Kecamatan harus bekerja sama, membagi tugas. Kewenangan Kecamatan dimana, kewenangan DLH dimana, supaya bisa bersama-sama untuk menciptakan Pandeglang yang lebih bersih dan terbebas dari sampah liar,” ucapnya.