EIA berpendapat ancaman polusi plastik hampir setara dengan perubahan iklim. Udara yang kita hirup saat ini telah mengandung partikel mikroplastik, begitu juga tanah hingga makanan kita. Pada Agustus 2019 lalu, tim peneliti menemukan partikel plastik turun bersama salju di Samudera Arktika.

Sementara itu, di Thailand, sekitar 20 gajah mati setelah memakan sampah plastik dari tempat pembuangan. Laporan EIA mendesak agar negara-negara di dunia menyepakati perjanjian PBB yang mengikat untuk mengurangi produksi limbah plastik. 

Profesor Richard Thompson dari Universitas Plymouth mengatakan perjanjian PBB itu harus fokus pada analisis terkait siklus hidup plastik.

“Masalah mendasarnya ada pada tingkat produksi dan konsumsi plastik yang tidak berkelanjutan,” ujar Thompson.

“Mengadvokasi kebijakan yang hanya mempromosikan bahwa ‘plastik bisa didaur ulang’ tidak akan efektif, kecuali ada infrastruktur yang menopang pengumpulan dan pemisahannya sehingga plastik tersebut bisa didaur ulang sebagaimana mestinya.”

“Kebijakan yang mempromosikan penggunaan plastik ‘kompos’ juga hanya akan efektif apabila ada infrastruktur untuk menangani persoalan limbahnya,” lanjut Thompson.

Sementara itu, Juru bicara Federasi Plastik mengatakan kepada BBC News bahwa, “plastik adalah bahan yang ringan, aman, dan hemat energi. Menggantinya dengan alternatif lain sering berakibat buruk bagi lingkungan, juga kesehatan dan keselamatan.”

“Penampakan sampah plastik yang terdampar di lautan di seluruh dunia terjadi karena sampah plastik tidak dikelola dengan benar, di situ lah kami ingin membuat berbedaan, itu lah yang seharusnya menjadi fokus.”SUMBER GAMBAR,EPA

Keterangan gambar,Mendaur ulang plastik bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi itu dianggap tidak berkelanjutan.

Peneliti plastik dari Universitas Massey di Selandia Baru, Trisia Farrelly, mengatakan kepada BBC News bahwa perusahaan minyak dan gas yang memproduksi bahan baku sebagian besar plastik berusaha memfokuskan perhatian pada limbah plastik dibanding produksi plastik itu sendiri.

“Pertanyaannya sekarang adalah seperti apa perjanjian itu? Akankah itu hanya fokus pada sampah laut dan pengelolaan limbah? Atau akankah ada resolusi yang mencakup keseluruhan siklus plastik, mulai dari ekstrasi dan hak produksi melalui penanganan warisan polusi?”

Farrelly sepakat bahwa perlu lebih banyak kajian ilmiah untuk menentukan seberapa buruk dampak pencemaran plastik, namun menunda mengambil langkah pun akan berdampak berbahaya.

“Ilmu terkait dampak pencemaran plastik masih relatif baru dan beberapa di antaranya kompleks,” kata dia.

“Tetapi ada banyak bukti bahwa kita perlu segera bertindak demi mencegah kerusakan lebih lanjut akibat polusi plastik.”

Profesor kimia di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia, Hans Peter Arp, setuju terkait banyaknya hal yang belum diketahui terkait pencemaran plastik, tetapi polusi yang terjadi saat ini telah melampaui ambang batas planet ini, sehingga berisiko terhadap manusia sendiri.

Menurut Peter Arp, hal itu terlihat dari paparannya yang terus meningkat, dampaknya yang tidak bisa diperbaiki pada ekosistem global, menyebabkan kerusakan ekologis, serta meningkatkan emisi plastik.

“Tanggapan rasional terhadap ancaman atas polusi plastik adalah dengna mengurangi konsumsi plastik murni, bersama dengan strategi pengelolaan sampah yang terkoordinasi secara internasional,” ujar Peter Arp.

Meskipun sejumlah perusahaan besar menentang aturan global yang ketat, sebagian lainnya mendukungnya. Salah satu kelompok, plasticpollutiontreaty.org, mengajak perusahaan untuk mengikuti standar yang ketat untuk memastikan ruang yang setara bagi bisnis plastik.