2. Penerapan Permen LHK No 75 Tahun 2019

Ilustrasi sampah plastik (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Ghofar mengatakan, pemerintah lewat KLHK sudah menerbitkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Suatu aturan untuk mendorong dunia usaha agar lebih aktif dalam mengatasi persoalan lingkungan yang disebabkan sampah plastik. 

Permen tersebut mengatur ketentuan bagi perusahaan, termasuk produsen air minum dalam kemasan (AMDK) dalam pengelolaan kemasan plastik. Tujuan utamanya adalah mengurangi volume sampah plastik pada 2029 mendatang hingga 30 persen.  

Secara umum, Ghofar memandang positif penggunaan permen tersebut dalam mengatasi persoalan lingkungan. Tetapi di sisi lain, ia menyoroti penerapan permen tidak secara spesifik mengatur para produsen plastik, di mana fokusnya mengatur tiga kegiatan usaha, yakni manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta industri ritel.

Tiga jenis perusahaan ini diminta untuk menyetor rencana aksi program selama 2019 sampai 2030. Perencanaan selama 10 tahun ke depan bagaimana, kemasan yang daur ulang diapakan dan sebagainya. 

3. Tiga jenis perusahaan dalam produksi sampah plastik

Tiga jenis perusahaan,  manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta industri ritel berperan besar terhadap produksi sampah plastik dari waktu ke waktu.

Para produsen penghasil kemasan plastik merupakan subjek utama untuk kampanye dan memiliki posisi di tengah, alias berdiri di antara produsen plastik dan masyarakat yang mengonsumsi barang kemasan plastik.

Karenanya, mereka memiliki peran dalam mempromosikan rencana pengurangan sampah secara konkret dan menjadi ujung tombak dalam pengurangan sampah plastik, khususnya kemasan-kemasan produk yang dihasilkan.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dari tiga industri tersebut memiliki kewajiban untuk segera menyiapkan rencana transisi sebelum 2030.

“Mereka ini kan subjek rencana pengurangan tadi. Idealnya patuh submit peta jalan dan menjadi kewajiban,” kata Ghofar.

Ghofar menyatakan, proyek pengelolaan sampah di masing-masing produsen belum maksimal dilaksanakan di lapangan. Meskipun kepada publik, mereka selalu menekankan sudah memiliki proyek pilot dalam pengelolaan sampah plastik. 

“Mereka juga harus mempertimbangkan planet dan tiga prinsip sustainable development, yang berbicara lingkungan, people, dan terakhir soal profit,” tegasnya. 

Kontribusi perusahaan dinilai penting dalam kolaborasi multi pihak pengelolaan sampah plastik, tak terkecuali sampah plastik AMDK. Terlebih, masyarakat menganggap peranan perusahaan dalam mengurangi volume sampah plastik cukup signifikan.

4. Laporan Greenpeace tentang Bumi Tanpa Plastik

Ilustrasi Air Kemasan. IDN Times/Hana Adi Perdana

NGO Internasional, Greenpeace Indonesia mempublikasi hasil survei tahun 202: Bumi Tanpa Plastik tentang Perspektif dan Tuntutan Publik Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Krisis Pencemaran Plastik di Indonesia. Organisasi lingkungan secara tegas menyatakan, sebanyak 55 persen responden percaya bahwa perusahaan memiliki peran yang strategis dalam mengurangi volume sampah plastik.

Produsen dapat mengambil langkah seperti membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dalam produk AMDK, serta melakukan transisi pengemasan produk lewat model pengiriman alternatif.

Dari data hasil survei yang sama, 22 persen responden mengatakan pemerintah seharusnya berperan besar dengan membuat regulasi yang untuk melarang perusahaan menggunakan kemasan plastik sekali pakai.

Dalam situs Greenpeace Indonesia, Juru bicara mereka Muharram Atha Rasyadi menyatakan,  publik melihat peraturan pemerintah bisa mendorong perusahaan untuk mulai melakukan transisi pengemasan produknya menuju model pengiriman alternatif.